Gambaran Umum Audit Forensik

Pendahuluan

Audit Forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum / pengadilan.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), forensic accounting / auditing merujuk kepada fraud examination. Dengan kata lain keduanya merupakan hal yang sama, yaitu:

“Forensic accounting is the application of accounting, auditing, and investigative skills to provide quantitative  financial information about matters before the courts.”

Menurut D. Larry Crumbley, editor-in-chief dari Journal of Forensic Accounting (JFA) “Akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif”.

Dengan demikian, audit forensik bisa didefinisikan sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan.

Karena sifat dasar dari audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (litigation support) di pengadilan.

Audit Forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan “red flag” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan.

forensic audit

Perbandingan antara Audit Forensik dengan Audit Tradisional (Keuangan)

Audit Tradisional

Audit Forensik

Waktu Berulang Tidak berulang
Lingkup Laporan Keuangan secara umum Spesifik
Hasil Opini Membuktikan fraud (kecurangan)
Hubungan Non-Adversarial Adversarial (Perseteruan hukum)
Metodologi Teknik Audit Eksaminasi
Standar Standar Audit Standar Audit dan Hukum Positif
Praduga Professional Scepticism Bukti awal

Perbedaan yang paling teknis antara Audit Forensik dan Audit Tradisional adalah pada masalah metodologi. Dalam Audit Tradisional, mungkin dikenal ada beberapa teknik audit yang digunakan. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah prosedur analitis, analisa dokumen, observasi fisik, konfirmasi, review, dan sebagainya. Namun, dalam Audit Forensik, teknik yang digunakan sangatlah kompleks.

Teknik-teknik yang digunakan dalam audit forensik sudah menjurus secara

 spesifik untuk menemukan adanya fraud. Teknik-teknik tersebut banyak yang bersifat mendeteksi fraud secara lebih mendalam dan bahkan hingga ke level mencari tahu siapa pelaku fraud. Oleh karena itu jangan heran bila teknik audit forensik mirip teknik yang digunakan detektif untuk menemukan pelaku tindak kriminal. Teknik-teknik yang digunakan antara lain adalah metode kekayaan bersih, penelusuran jejak uang / aset, deteksi pencucian uang, analisa tanda tangan, analisa kamera tersembunyi (surveillance), wawancara mendalam, digital forensic, dan sebagainya.

Praktik Ilmu Audit Forensik

Penilaian risiko fraud

Penilaian risiko terjadinya fraud atau kecurangan adalah penggunaan ilmu audit forensik yang paling luas. Dalam praktiknya, hal ini juga digunakan dalam perusahaan-perusahaan swasta untuk menyusun sistem pengendalian intern yang memadai. Dengan dinilainya risiko terjadinya fraud, maka perusahaan untuk selanjutnya bisa menyusun sistem yang bisa menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya fraud tersebut.

Deteksi dan investigasi fraud

Dalam hal ini, audit forensik digunakan untuk mendeteksi dan membuktikan adanya fraud dan mendeteksi pelakunya. Dengan demikian, pelaku bisa ditindak secara hukum yang berlaku. Jenis-jenis fraud yang biasanya ditangani adalah korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, illegal logging, dan sebagainya.

Deteksi kerugian keuangan

Audit forensik juga bisa digunakan untuk mendeteksi dan menghitung kerugian keuangan negara yang disebabkan tindakan fraud.

Kesaksian ahli (Litigation Support)

Seorang auditor forensik bisa menjadi saksi ahli di pengadilan. Auditor Forensik yang berperan sebagai saksi ahli bertugas memaparkan temuan-temuannya terkait kasus yang dihadapi. Tentunya hal ini dilakukan setelah auditor menganalisa kasus  dan data-data pendukung untuk bisa memberikan penjelasan di muka pengadilan.

Uji Tuntas (Due diligence)

Uji tuntas atau Due diligence adalah istilah yang digunakan untuk penyelidikan guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang , ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan. Uji tuntas ini biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap hukum atau peraturan.

Praktik Audit Forensik

Dalam praktik di Indonesia, audit forensik hanya dilakukan oleh auditor BPK, BPKP, dan KPK (yang merupakan lembaga pemerintah) yang memiliki sertifikat CFE (Certified Fraud Examiners). Sebab, hingga saat ini belum ada sertifikat legal untuk audit forensik dalam lingkungan publik. Oleh karena itu, ilmu audit forensik dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk deteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Sementara itu, penggunaan ilmu audit forensik dalam mendeteksi risiko fraud dan uji tuntas dalam perusahaan swasta, belum dipraktikan di Indonesia.

Penggunaan audit forensik oleh BPK maupun KPK ini ternyata terbukti memberi hasil yang luar biasa positif. Terbukti banyaknya kasus korupsi yang terungkap oleh BPK maupun KPK. Tentunya kita masih ingat kasus BLBI yang diungkap BPK. BPK mampu mengungkap penyimpangan BLBI sebesar Rp84,8 Trilyun atau 59% dari total BLBI sebesar Rp144,5 Trilyun. Temuan tersebut berimbas pada diadilinya beberapa mantan petinggi bank swasta nasional. Selain itu juga ada audit investigatif dan forensik terhadap Bail out Bank Century yang dilakukan BPK meskipun memberikan hasil yang kurang maksimal karena faktor politis yang sedemikian kental dalam kasus tersebut.

Gambaran Proses Audit Forensik

Identifikasi masalah

Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran.

Pembicaraan dengan klien

Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit.

Pemeriksaan pendahuluan

Dalam tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahulusan bisa dituangkan menggunakan matriks 5W + 2H (who, what, where, when, why, how, and how much). Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W + 1H (who, what, where, when, and how much). Intinya, dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak.

Pengembangan rencana pemeriksaan

Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien.

Pemeriksaan lanjutan

Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya. Dalam tahap ini lah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut.

Penyusunan Laporan

Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain adalah:

  1. Kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.
  2. Kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria maka hal tersebut disebut sebagai temuan.
  3. Simpulan, yaitu berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan. Biasanya mencakup sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan detail mengenai fraud tersebut.

Teori Falsifikasi Karl Popper

Adalah seorang Karl Raimund Popper, yang pada tahun 1934 menggebrak dunia filsafat sains dengan bukunya The Logic of Scientific Discovery. Dalam bukunya tersebut, Karl Popper melakukan kritik terhadap kecenderungan metodologi sains di masa itu yang didominasi oleh Positivisme. Positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang bahkan sampai detik ini masih berjaya dan dianggap sebagai aksioma oleh para saintis maupun masyarakat umum.

Dalam buku tersebut, alih-alih menekankan pada prinsip verifikasi -pembuktian dengan fakta-fakta empiris­­­- untuk mendukung sebuah teori sains, Karl Popper mengajukan sebuah gagasan yang menarik mengenai falsifikasi. Falsifikasi adalah kebalikan dari verifikasi, yaitu pengguguran teori lewat fakta-fakta.

Karl Popper

Menurut Karl Popper, proses verifikasi sangatlah lemah. Verifikasi hanyalah bekerja melalui logika induksi. Logika induksi adalah penyimpulan suatu teori umum dari pembuktian fakta-fakta partikular. Karl Popper lebih condong untuk menggunakan falsifikasi. Jadi fokus penelitian sains bukan lah pembuktian positif, namun pembuktian negatif. Artinya fokus penelitian adalah untuk membuktikan bahwa suatu teori umum adalah salah dengan menyodorkan sebuah bukti yang membuktikan bahwa ia salah. Hal ini membuat penelitian ilmiah lebih efisien karena teori langsung dapat dipastikan gugur  hanya dengan sebuah fakta.

Berbeda dengan verifikasi yang membutuhkan banyak sample untuk bisa mengambil kesimpulan. Bahkan banyaknya sample itu pun sama sekali tidak bisa memastikan bahwa teori tersebut benar adanya. Karena sample, bagaimanapun juga hanyalah bagian kecil dari keseluruhan objek penelitian.

Kesimpulannya, dalam filsafat ilmu Karl Popper, selama suatu teori belum bisa difalsifikasi, maka ia akan dianggap benar. Artinya, keyakinan kebenaran terhadap teori tersebut adalah tidak mutlak, hanya merupakan keyakinan yang memadai. Atau bisa juga dikatakan bahwa dalam filsafat ilmu Popper, ada semacam mild skepticism terhadap sebuah teori.

Namun ketika teori tersebut difalsifikasi, maka hal tersebut akan menimbulkan keyakinan mutlak bahwa  teori tersebut salah. Artinya yang akan memberikan keyakinan mutlak adalah falsifikasi, bukan verifikasi. Hal ini berbeda dengan positivisme yang akan meyakini kebenaran mutlak suatu teori selama ia telah mengalami proses verifikasi sesuai  standar ilmiah positivisme.

Sebagai contoh penerapan gagasan Karl Popper dalam dunia nyata adalah sebagai berikut. Para fisikawan dengan metode verifikasi terhadap sample-sample di alam membuat kesimpulan bahwa “Semua zat akan memuai jika dipanaskan”. Teori ini telah menjadi sebuah mitos selama berabad-abad dalam dunia fisika. Namun dalam paradigma filsafat ilmu Popper, teori tersebut tidaklah dianggap sebagai kebenaran mutlak. Namun ia akan dianggap benar dengan keyakinan yang memadai.

Kemudian terjadi lah penemuan mengenai anomali sifat air. Ternyata dalam rentang suhu 0-4 derajat Celcius, air tidak lah memuai jika dipanaskan. Air justru menyusut seiring dengan kenaikan suhu antara 0-4 derajat Celcius. Penemuan ini kemudian serta merta menggugurkan teori “Semua zat akan memuai jika dipanaskan”. Inilah yang dimaksud dengan falsifikasi oleh Karl Popper.

Dengan adanya penemuan yang menggugurkan teori pemuaian zat tersebut, maka diperolehlah keyakinan bahwa teori yang selama ini dipegang yang berbunyi “Semua zat akan memuai jika dipanaskan” adalah salah. Oleh karena itu, teori tersebut berkembang menjadi berbunyi “Semua zat akan memuai jika dipanaskan, kecuali air dalam rentang suhu 0-4 derajat Celcius”. Perlu diketahui juga bahwa teori kedua ini pun tidak akan dianggap sebagai kebenaran mutlak. Yang dianggap sebagai kebenaran mutlak adalah salahnya teori pertama, bukan benarnya teori kedua. Teori tersebut bisa jadi akan difalsifikasi lagi dengan adanya penemuan lain. Misalkan saja suatu saat nanti ditemukan bahwa Plutonium akan menyusut jika dipanaskan di atas suhu 3000 derajat Celcius. Maka teori kedua akan berkembang lagi menjadi teori ketiga yang berbunyi “Semua zat akan memuai jika dipanaskan, kecuali air dalam rentang suhu 0-4 derajat Celcius dan plutonium di atas suhu 3000 derajat Celcius”.

Mungkin itulah sekelumit kisah mengenai Karl Popper dan teori falsifikasinya. Semoga teori ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan merekonstruksi cara berpikir kita yang mungkin melulu berpikir verifikatif tanpa mempertimbangkan falsifikasi.

Referensi:

Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery, Routledge, 1992.

Akhyar Yusuf Lubis dan Donny Gahral Adian, Pengantar Filsafat Ilmu, Kokoesan.

http://anaprivat.blogspot.com/2010/03/sifat-anomali-air-pada-suhu-0-4-derajat.html

Mendukung Pencabutan Subsidi BBM Before It Was Hot (2-habis)

Dalam tulisan sebelumnya (https://panjikeris.wordpress.com/2012/03/11/mendukung-pencabutan-subsidi-bbm-before-it-was-hot-1) diungkapkan argumen-argumen yang mendukung pencabutan subsidi BBM. Mungkin argumen-argumen tersebut menimbulkan keberatan (antitesis). Namun tentu saja penulis juga telah mempertimbangkan masak-masak adanya kemungkinan keberatan tersebut sebelum berani berpendapat mendukung pencabutan subsidi BBM. Tulisan ini akan berfokus pada pembahasan keberatan-keberatan tersebut.

Dalam argumen pertama disebutkan bahwa kebijakan subsidi BBM sudah tidak relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Mungkin muncul keberatan terkait masalah ini. Misalnya saja bahwa kebijakan tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi aktual. Hal ini terbukti dari penurunan porsi subsidi dari 18,8% pada tahun 2005 menjadi 8,7 % pada tahun 2012. Penurunan ini dianggap sudah sesuai dengan kondisi perekonomian aktual Indonesia  (sesuai dengan pertumbuhan PDB).

Jawaban dari keberatan itu menurut penulis adalah bahwa analisa tersebut kurang memperhatikan data dari aspek-aspek lain. Memang dalam APBN, porsi subsidi BBM mengalami penurunan yang cukup signifikan meskipun dari segi nominal terus naik. Namun, yang perlu diperhatikan adalah apakah pantas pemerintah terus menerus memberi subsidi BBM sementara negara ini adalah dalam posisi sebagai importir minyak?

Jadi bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan PDB dan penurunan porsi subsidi BBM dalam APBN tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya dalam menilai aktualitas kebijakan subsidi BBM. Namun perlu juga diperhatikan konsumsi BBM dalam negeri yang terus naik yang tidak berimbang dengan produksinya. Ditambah lagi, ketekoran akibat lebih tingginga konsumsi BBM dibanding produksinya tersebut juga tidak sebanding dengan pertumbuhan PDB maupun penurunan porsi subsidi dalam APBN. Artinya, belanja untuk subsidi BBM tetaplah tidak sebanding dengan penerimaan dari penjualan minyak mentah. Jadi antara cost dan benefit tidaklah match. Mungkin memang jika dilihat dari sisi politis, terdapat benefit seperti yang diajukan dalam argumen kedua.

Muncul pula keberatan bahwa yang menyebabkan Indonesia menjadi pengimpor minyak adalah infrastruktur yang buruk. Jalanan kualitas rendah yang selalu rusak setelah diperbaiki. Pengelolaan jalan yang buruk yang menyebabkan kemacetan. Transportasi umum yang tidak nyaman. Semua menyebabkan pemborosan BBM dan penggunaan kendaraan pribadi yang terus meningkat.  Sementara fasilitas bahan bakar alternatif tidak tersedia. Ketidak becusan pengelolaan infrastruktur ini bisa menyebabkan pemborosan BBM antara 30-50%.

Tanggapan dari argumen ini adalah bahwa faktor utama keburukan infrastruktur ini justru muncul akibat adanya subsidi BBM. Karena subsidi BBM menggerogoti anggaran, maka dana yang diperlukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi terbatas. Diharapkan dengan adanya pencabutan subsidi ini, anggaran bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur sehingga manfaat nantinya bukan hanya  dilihat dari sisi penghematan BBM saja, namun  juga  di bidang-bidang lain yang lebih bersifat jangka panjang.

Argumen kedua yang menyatakan adanya pertimbangan politis dalam penentuan kebijakan subsidi BBM menimbulkan keberatan. Keberatan yang diajukan adalah bahwa penentuan secara politis sah-sah saja karena adanya kegagalan pasar dan BBM merupakan barang publik sehingga penentuan secara politis lah yang harus menggantikan peran pasar seperti yang dijelaskan dalam aliran neoklasik dan keynesian.

Dalam menjawab keberatan ini, penulis menyatakan adanya perbedaan prinsip fundamental yang digunakan antara argumen dan keberatan yang dilontarkan. Argumen penulis tidaklah menyatakan bahwa penulis menolak peran kebijakan publik dalam mengganti peran pasar di wilayah-wilayah tertentu. Maksud penulis adalah kebijakan subsidi BBM bukan lagi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi secara profesional demi kemaslahatan rakyat. Namun kebijakan tersebut terlalu banyak mempertimbangkan kepentingan politik rezim yang berkuasa karena jika rezim berkuasa melakukan pencabutan subsidi, maka ia tidak lagi dipercaya oleh rakyat sehingga rakyat tidak lagi memilihnya di pemilu mendatang. Di lain sisi, jika rezim menambah subsidi BBM, maka akan mengundang simpati rakyat untuk memilihnya.

Hal ini lah yang kemudian menciptakan siklus bisnis politik di mana rezim berkuasa mendasarkan kebijakannya pada kepentingan golongannya dengan paradigma jangka pendek sesuai siklus pemilu tanpa melihat jangka panjang. Misal kebijakan SBY menjelang pemilu menaikkan subsidi BBM sebanyak 3 kali yang kemudian menjadi senjata ampuh dalam kampanye. Kebijakan ini kemudian bukan lagi demi maslahat rakyat banyak, namun sekadar asal rakyat senang. Bisa disimpulkan keberatan yang muncul dari argumen kedua ini hanyalah masalah perbedaan pandangan mengenai kata politik yang oleh penulis dipahami sebagai proses memperoleh kekuasaan. Sementara oleh pelontar keberatan dipahami sebagai penentuan kebijakan publik. Hal ini membuat penulis hanya menjelaskan lebih lanjut argumen kedua ini agar terlihat jelas maksud dari pertimbangan politis dalam pengambilan kebijakan subsidi BBM, bukan membantah keberatan.

Dalam argumen ketiga dijelaskan adanya dampak dari pengambilan kebijakan yang hanya didasari motif kekuasaan, yaitu anggaran menjadi tidak sehat. Muncul pula keberatan bahwa untuk menyehatkan anggaran, tidak perlu dengan mencabut subsidi, tapi dengan jalan mengurangi belanja gaji PNS. Hal ini karena sangat tidak adil bahwa gaji PNS yang hanya dinikmati PNS tetap (bahkan naik), sementara subsidi yang diperuntukan bagi semua rakyat dicabut.

Menanggapi keberatan ini, penulis menyampaikan bahwa menurunkan belanja gaji PNS memang juga wajib dilakukan. Jika kita melihat data memang anggaran Indonesia juga tekor karena belanja gaji PNS tersebut selain karena subsidi BBM. Kemudian secara praktis juga sudah ada langkah-langkah pemerintah untuk membatasi penambahan jumlah PNS, pensiun dini bagi PNS yang tidak produktif, dan sebagainya yang tentunya membutuhkan jangka waktu yang lama untuk bisa dirasakan perubahannya secara signifikan. Namun penulis juga berpendapat bahwa pengurangan belanja gaji PNS tidak kemudian membatalkan pencabutan subsidi BBM. Kedua kebijakan tersebut harus sama-sama ditempuh. Dengan demikian fungsi pemerintah untuk meratakan distribusi pendapatan akan lebih optimal.

Kemudian menanggapi keberatan tambahan bahwa belanja gaji PNS hanya dinikmati segelintir golongan sementara subsidi dinikmati seluruh rakyat, penulis menyodorkan data dari Bappenas yang menjadi dasar dari argumen keempat penulis. Data menyebutkan bahwa 70% subsidi dinikmati golongan menengah ke atas. Bahkan hal ini juga sudah terjadi sejak awal adanya kebijakan subsidi BBM pada jaman orde baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya baik belanja gaji PNS maupun subsidi BBM sama-sama hanya dinikmati segelintir pihak yang notabene bukan rakyat kecil.

subsidi salah sasaran

Namun ada keberatan lagi terkait masalah ini. Yaitu adanya golongan berpendapatan rendah alias rakyat kecil yang juga sangat menggantungkan hidupnya pada BBM sehingga pencabutan subsidi BBM ditakutkan akan berpengaruh negatif sangat besar terhadap golongan ini. Golongan tersebut adalah golongan nelayan dan petani. Tentu saja penulis tidak menampik bahwa ada sebagian golongan rakyat kecil yang sangant membutuhkan BBM. Di sinilah perlu adanya kebijakan yang cerdas yang lebih tepat sasaran sebagai pengganti subsidi. Misalnya dengan memberi kompensasi langsung kepada para petani dan nelayan, memberikan subsidi yang lebih tepat sasaran misalnya subsidi pupuk, dan lain sebagainya. Oleh karena itu bagi penulis pembahasan mengenai apakah subsidi BBM perlu dicabut atau tidak sebenarnya sudah final. Hal yang perlu dipikirkan adalah kebijakan penggganti apa yang pantas untuk diterapkan? Hasil dari penghematan anggaran atas pencabutan subsidi tersebut akan dialihkan ke mana?

Mengenai argumen keempat yang menyatakan bahwa kebijakan BBM lebih pro kalangan menengah ke atas, juga terdapat pengajuan keberatan. Keberatan tersebut yaitu bahwa porsi anggaran orang kaya untuk biaya transportasi hanya 10% dari pendapatannya, maka kenaikan BBM sebesar 30% hanya memakan 3% dari pendapatannya. Sebaliknya pada masyarakat bawah terutama di perkotaan porsi transportasi bisa mencapai 30% dari pendapatanya. Artinya jika BBM naik 30% maka akan memakan 9% lagi dari pendapatannya. Belum lagi kenaikan harga-harga yang lain akibat multiplier effect.

Menanggapi keberatan ini, penulis menyatakan bahwa mungkin hal tersebut memang benar. Artinya porsi pengeluaran kalangan miskin untuk membeli BBM lebih besar dibanding kalangan kaya (meskipun penulis juga memiliki data lain yang menyatakan sebaliknya) sehingga yang mengalami efek lebih besar adalah kalangan miskin. Namun di sinilah kita harus berpikir jangka panjang untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoreksi efek negatif yang ditimbulkan dari pencabutan subsidi tersebut. Misal, hasil dari penghematan anggaran akibat pencabutan subsidi dialihkan ke pangan, pendidikan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan yang selama ini terbengkalai karena anggarannya tersedot subsidi BBM. Contoh nyata langkah praktisnya misal memberi bantuan pangan ke rakyat. Hal ini tentu saja akan lebih menguntungkan rakyat kecil dibanding dengan mempertahankan subsidi BBM. Ya, bagaimanapun juga, rakyat miskin lebih butuh makan dibanding transportasi.

Mengenai argumen terakhir bahwa subsidi BBM lebih baik dialihkan ke bidang-bidang yang produktif secara jangka panjang, terdapat keberatan yang penulis akui tidak mudah untuk ditanggapi. Hal ini karena keberatan tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan psikologis-politis dibanding pertimbangan rasional-ekonomi. Keberatan tersebut adalah bahwa rakyat pesimis bahwa pengalihan dari subsidi ke bidang lain akan memberikan efek yang positif. Keberatan ini muncul karena melihat tren pengelolaan anggaran yang kacau dan penuh korupsi. Misal jembatan runtuh padahal baru dipakai 10 tahun. Terminal dibangun tapi tidak digunakan.  Sekolah dibangun tapi tidak ada muridnya. Pemanfaatan fasilitas tertunda karena fasilitas penunjang lainnya belum siap. Sehari-hari kita mendengar penemuan tindakan korupsi di mana-mana. Semua itu menyebabkan pemanfaatan dana dari APBN tidak mengena sasaran alias tidak efektif dan banyak pemborosan alias tidak efisien.

Jika diamati, dalam penulisan argumen-argumen yang menyanggah keberatan di atas, terdapat pola di mana keberatan terhadap argumen yang satu disanggah dengan argumen berikutnya. Misal untuk keberatan terhadap argumen pertama ditanggapi dengan argumen kedua dan seterusnya. Hal ini bukan tanpa alasan karena memang argumen-argumen tersebut penulis rasa cukup kuat untuk membantah keberatan yang dilontarkan.

Namun dalam menanggapi keberatan terhadap argumen kelima ini, penulis tidak akan mendasarkannya pada argumen pertama. Karena pertama hal itu akan menyebabkan tulisan ini jatuh pada logical fallacy (sesat pikir) berupa penggunaan logika daur. Kedua, karena memang argumen pertama sama sekali tidak bisa membantah keberatan terhadap argumen kelima, bahkan isinya pun tidak relevan.

Hal ini juga membuat kita mengambil kesimpulan lain bahwa keberatan utama terhadap pencabutan subsidi adalah keberatan terhadap argumen kelima ini. Rakyat sudah tidak lagi percaya bahwa pemerintah akan mampu melaksanakan kebijakan pengganti subsidi BBM. Pemerintah dinilai tidak mampu mengelola hasil dari penghematan anggaran akibat pencabutan subsidi BBM. Pemerintah dinilai tidak akan mampu menggunakan dana itu sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat dalam jangka panjang. Sehingga para pelontar keberatan ini menyimpulkan lebih baik subsidi BBM terus dilakukan, toh jika anggarannya dialihkan ke bidang lain belum menjamin akan memberikan efek positif. Lebih baik terus lanjutkan subsidi BBM yang sudah jelas memberi keringanan pada rakyat banyak.

Memang menanggapi argumen ini, analisa ekonomi tidaklah mencukupi karena hal ini juga terkait dengan aspek-aspek lain seperti aspek pengelolaan keuangan negara, psikologi, dan politik. Dari sisi pengelolaan keuangan negara, memang bisa dilihat bahwa pengelolaannya memang masih relatif buruk apalagi dengan adanya budaya korupsi yang masih ada di lingkungan birokrasi. Dari sisi psikologi, bahwa adanya rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah ini juga mengindikasikan bahwa rakyat sudah lelah “dibohongi selama bertahun-tahun” dan setidaknya ingin merasakan satu-satunya zona nyaman (diberi subsidi BBM) yang disediakan pemerintah. Dari sisi politik pun, kemudian menjadi rumit karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah bisa semakin menjadi jika subsidi BBM dicabut. Ditakutkan pula hal tersebut bisa memicu kerusuhan. Sehingga dalam hal ini, pertimbangan politis dalam artian kebijakan publik (bukan kekuasaan) pun bisa dipertimbangkan selain pertimbangan analisis ekonomi seperti yang diungkapkan oleh keberatan terhadap argumen kedua.

Oleh karena itulah, pertimbangan terhadap masalah ini menjadi fokus utama kebijakan pencabutan subsidi BBM. Pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan rakyat agar rakyat merasa optimis bahwa kebijakan pencabutan subsidi BBM bisa memberikan efek positif ke rakyat secara keseluruhan.

Tentu saja hal tersebut seharusnya dilakukan dari sejak dulu secara bertahap. Kemudian pencabutan subsidi BBM bisa dilakukan secara bertahap pula sesuai dengan naiknya tingkat optimisme rakyat terhadap pemerintah. Namun yang terjadi pada kenyataannya berbeda. Kebijakan subsidi BBM selama ini lebih didasarkan pada pertimbangan menarik simpati rakyat demi kekuasaan. Bahkan itu pun harus didahului dengan wacana dan isyu-isyu kenaikan harga minyak dunia sehingga kebijakan subsidi hanya sekadar merespon fluktuasi harga minyak dunia. Hal tersebut terjadi berulang-ulang di negeri ini sehingga masalah subsidi yang seharusnya bisa diselesaikan jauh-jauh hari terus menjadi benalu.

Meskipun demikian, saya optimis bahwa pencabutan subsidi BBM akan memberi dampak positif terhadap seluruh rakyat. Penggelontoran anggaran negara ke bidang-bidang lain yang lebih produktif dan lebih memihak rakyat kecil akan memberi banyak perubahan positif ke perekonomian negara ini. Memang dalam praktiknya terdapat kelemahan dalam pengelolaan anggaran tersebut sehingga membuat pesimis rakyat. Namun penulis nilai kelemahan tersebut tidaklah sampai meniadakan efek positif dari pencabutan subsidi. Bahkan efek positif dari pencabutan subsidi  akan lebih besar dibanding efek positif adanya subsidi terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mari kita sebagai rakyat terus berdoa bersama dan juga terus ikut berkontribusi dalam pembangunan negara dan perbaikan pengelolaan negara alih-alih hanya sekadar mengutuk, menyebarkan rasa pesimis, dan membuat kacau suasana. Seperti kata Adlai Stevenson, “Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan”.

 

 

Referensi:

Caporaso, James A. dan David P. Levine, Teori-Teori Ekonomi Politik, bab 5, hal. 293-299.

Kalecki, Michal, Selected Essays on the Dynamic of Capitalist Economy, 1971, Cambridge.

Keynes, J.M., General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, New York.

Shadr, Muhammad Baqir, Iqtishaduna, Jakarta: Zahra, Bab 3.

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/03/03/5-alasan-harga-bbm-seharusnya-tidak-naik/

http://www.tribunnews.com/2012/03/09/anggaran-subsidi-kecil-dibanding-belanja-pegawai

http://www.antaranews.com/berita/300050/daripada-cabut-subsidi-mendingan-pangkas-belanja-birokrasi

http://monitorindonesia.com/ekonomi/60-ekonomi/2507-subsidi-bbm-sedot-20-persen-apbn.html

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1990/02/03/EB/mbm.19900203.EB16347.id.html

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/12/m0s13l-hmi-ingatkan-pemerintah-ekses-kenaikan-bbm

Mendukung Pencabutan Subsidi BBM Before It Was Hot (1)

Mungkin sekali ada banyak pihak yang tidak setuju dengan pendapat saya ini. Ya, haters gonna hate. Namun marilah kita sama-sama menghargai pendapat masing-masing karena pendapat apapun mengenai hal ini berangkat dari keinginan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera.

*****

Akhir-akhir ini kita disibukkan oleh adanya topik hot tentang embargo Uni Eropa terhadap ekspor minyak Iran. Dengan adanya embargo tersebut, supply minyak dunia tentunya akan berkurang karena supply dari Iran tidak tersalurkan dengan baik. Sementara itu, permintaan dunia (termasuk Uni Eropa) terhadap minyak adalah tetap, bahkan semakin hari semakin bertambah. Hal ini membuat para analis memprediksi bahwa akan terjadi lonjakan harga minyak dunia.

Hal ini ternyata juga berimbas terhadap kebijakan anggaran di Indonesia. Terbukti adanya wacana kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM yang ramai menjadi bahan perbincangan. Ada yang pro, tapi banyak juga yang kontra. Juga menjadi topik favorit demonstrasi dari BEM sampai FPI.

Menanggapi hal tersebut, penulis menyampaikan pendapat bahwa kebijakan pencabutan subsidi BBM ini sangat tepat. Bahkan penulis sudah berpendapat demikian jauh sebelum prediksi kenaikan harga minyak dunia akhir-akhir ini. Penulis sudah mendukung pencabutan subsidi BBM before it was hot. Alasan utama penulis untuk mendukung pencabutan subsidi BBM bukanlah karena harga minyak dunia naik yang kemudian membebani APBN. Namun, secara intrinsik kebijakan BBM juga sudah dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang cacat. Penulis mempersembahkan 5 argumen untuk mendukung pendapat tersebut.

Argumen pertama bisa dilihat dari sisi historis. Jika kita menilik sejarah subsidi BBM, bisa kita lihat bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat pertama kali mensubsidi BBM (orde baru) adalah sangat baik ditinjau dari sisi pasokan minyak mentah yang melimpah. Sementara itu, harga minyak dunia saat itu yang terus melambung sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap Indonesia. Bahkan bisa dikatakan Indonesia untung dari tingginya harga minyak dunia karena Indonesia adalah salah satu negara pemasok minyak mentah, dan konsumsi minyak dalam negeri juga lebih kecil dibanding produksinya sehingga Indonesia mendapat untung dari ekspor minyak. Hal itu mungkin membuat kebijakan subsidi BBM terlihat wajar sebagai bentuk kompensasi terhadap rakyat sehingga rakyat bisa ikut menikmati keuntungan dari penjualan minyak mentah ke luar negeri.

Namun kondisi saat ini sangatlah berbeda. Produksi minyak mentah dalam negeri saat ini semakin hari semakin menurun, sementara konsumsi minyak dalam negeri justru meningkat sehingga membuat Indonesia justru harus mengimpor minyak. Kesialan itu ditambah lagi dengan harga minyak yang terus meroket, hal yang dulunya sangat menguntungkan(saat Indonesia masih menjadi pengekspor minyak). Dilihat dari sisi ini, kebijakan subsidi BBM saat ini sebenarnya sudah tidak relevan.

Hal tersebut kemudian menimbulkan argumen kedua yang dilihat dari sisi ekonomi politik. Selama pemerintahan orde baru hingga sekarang rakyat sudah terlalu lama terbiasa menikmati subsidi. Hal ini membuat rezim selanjutnya menjadi gamang untuk melakukan pencabutan subsidi. Kebijakan untuk mencabut subsidi BBM dinilai kebijakan yang tidak populis. Sehingga dalam hal ini, kebijakan mengenai subsidi BBM justru dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik pihak-pihak tertentu (khususnya rezim berkuasa). Akibatnya, Kebijakan subsidi BBM justru menjadi senjata untuk meraih simpati rakyat. Rakyat seperti dininabobokan dengan subsidi BBM. Untuk contoh praktisnya sepertinya tidak perlu dijabarkan lagi, sila baca sejarah subsidi BBM pada masa SBY.

Nah, hal ini membuat adanya argumen ketiga dari penulis. Dengan adanya kebijakan subsidi BBM yang hanya menjadi senjata politik tanpa mempertimbangkan sisi ekonomi, anggaran menjadi jebol. Hal ini membuat pemerintah terpaksa melakukan pinjaman ke rentenir internasional. Pemerintah melakukan pinjaman untuk membiayai kebutuhan operasional berupa subsidi BBM. Hal ini ibarat sebuah keluarga yang berutang untuk makan, sama sekali tidak sehat dilihat dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, adalah paradoks jika di satu sisi menentang pencabutan subsidi BBM, namun di sisi lain mengeluhkan utang negara yang semakin besar. Sayangnya orang-orang mengalami paradoks macam ini banyak sekali.

Argumen keempat adalah bahwa subsidi BBM adalah subsidi yang tidak memihak rakyat kecil. Data menunjukkan bahwa 70% subsidi BBM justru dinikmati rakyat kalangan menengah ke atas. Hal ini belum ditambah kemungkinan adanya praktik-praktik kecurangan seperti penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri yang tentunya akan laris manis karena harga BBM di luar negeri jauh lebih mahal dibanding BBM bersubsidi. Dilihat dari sisi ini tentunya bisa dikatakan bahwa kebijakan subsidi BBM adalah kebijakan yang tidak memihak rakyat kecil.

Argumen kelima, dilihat dari analisa prioritas ekonomi, kebijakan subsidi BBM menimbulkan opportunity cost yang besar. Dengan adanya subsidi BBM, anggaran untuk pembangunan, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan dan lain-lain menjadi terabaikan. Padahal bidang-bidang itu lah yang bisa memberikan efek jangka panjang perekonomian dan tentunya lebih memihak rakyat kalangan bawah. Coba bayangkan jika anggaran untuk subsidi BBM digunakan untuk membiayai pembangunan sekolah, jalan, perumahan murah, rehabilitasi gepeng di kota-kota besar, dan lain-lain. Menurut penulis tentunya hal itu akan lebih berguna dibanding untuk membiayai orang-orang kaya rekreasi naik mobil melalui subsidi BBM.

Sebagai contoh, pengesahan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang seharusnya menjadi kebutuhan primer sempat terhambat karena  ketiadaan anggaran. Sungguh dalam hal ini subsidi BBM layak untuk didakwa sebagai penyebab ketiadaan anggaran tersebut. Bahkan setelah disahkan pun, UU anggaran untuk BPJS menurut hemat penulis tidaklah material jika dibandingkan dengan anggaran untuk subsidi BBM (4,8% dibanding 8,7%).

Itulah 5 argumen utama penulis dalam mendukung pencabutan subsidi BBM. Jadi penulis bukanlah seorang yang tidak memihak wong cilik. Justru penulis mengklaim bahwa pendapat penulis didasarkan pada keberpihakan terhadap wong cilik. Dan dalam logika penulis, bentuk keberpihakan pada wong cilik tersebut justru diwujudkan dengan pencabutan subsidi BBM karena subsidi BBM adalah kebijakan yang tidak memihak wong cilik.

Mungkin argumen-argumen di atas menimbulkan keberatan beberapa pihak. Namun tentunya penulis juga telah melakukan analisa terhadap kemungkinan munculnya keberatan-keberatan tersebut sebelum bearani melontarkan argumen-argumen di atas. Hal tersebut akan kita bahas dalam tulisan mendatang.

Referensi:

http://www.jpnn.com/read/2012/03/06/119773/Defisit-Negara-Membengkak,-Harga-BBM-Terpaksa-Naik-.

http://map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/20-map-corner/167-polemik-kebijakan-subsidi-bbm

Coporaso, James A. dan David P. Levine, Teori-Teori Ekonomi Politik, bab 5, hal. 293-299.

http://economy.okezone.com/read/2012/03/07/19/588578/hatta-70-premium-dinikmati-kalangan-atas

http://nasional.kompas.com/read/2012/03/02/04595070/Aturan.UU.BPJS.Ditagih

Ngobrol Sedikit Masalah Rokok

Saya tidak akan menulis bertele-tele masalah rokok dari sisi ekonomi, kesehatan, sosial, atau bahkan filsafat yang sudah banyak dibahas oleh para pakar ahli. Saya hanya ingin mengomentari 2 mindset yang terpatri di otak masyarakat mengenai rokok. Okeh! langsung saja!
rokok kretek
1. Merokok tidak akan membuat anda menjadi preman.
Benar, banyak orang tidak suka melihat orang merokok atau bahkan benci sekali pada rokok. Itu semua hanya disebabkan karena dari awal sudah memiliki mindset bahwa rokok=preman, merokok = bukan pria baik-baik = pria mbadung = pria nakal dll. Itu semua mindset yang sebenarnya perlu bahkan wajib dipertanyakan. Tidak ada hubungan kausalitas antara rokok dan kejahatan moral. Tidak ada orang yang menjadi preman karena merokok. Tidak ada orang yang merokok karena menjadi preman. Singkatnya, merokok bukan kewajiban seorang preman. Setiap preman bebas memilih mau merokok atau tidak. Setiap perokok juga bebas memilih mau jadi preman atau tidak. Selain itu secara empiris sejauh pengamatan saya mayoritas masyarakat Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki adalah perokok. Namun apakah berarti bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki adalah preman? Tidak juga dong.

2. Tidak merokok tidak membuat anda menjadi banci.
Saat masih remaja saya ingat teman-teman saya menawari (baca = mencekoki) saya dengan rokok. Ketika itu saya menolak. Kemudian mereka mencaci maki saya, “Banci lu ah!”. Apakah benar hal seperti itu? Tentu saja tidak benar!
Apakah merokok merupakan ukuran kejantanan seseorang?  Sempit sekali pemahaman seperti itu! Mereka yang memiliki pandangan seperti ini benar-benar membonsai kejantanan hanya pada keberanian merokok. Atau bisa dibilang keberanian mengambil resiko terkena penyakit karena rokok. “Kejantanan” tentu saja memiliki banyak aspek yang tidak perlu saya sebutkan panjang lebar di sini.

Jadi mau merokok ataupun tidak merokok itu tergantung pilihan masing-masing. Setiap orang yang merokok punya alasan untuk merokok. Orang yang tidak merokok pun memiliki alasannya sendiri. Jadi yang tidak merokok jangan serta-merta menghujat perokok semata-mata karena alasan kesehatan yang sebenarnya pun masih perlu dipertanyakan. Ingatlah bahwa sejarah bangsa ini sangat erat hubungannya dengan rokok kretek yang terkenal sedunia itu. Rokok kretek yang menjadi warisan budaya bangsa dan urat nadi perekonomian bangsa.

Selain itu, para perokok juga hendaknya menghormati orang yang tidak merokok. Hindarilah merokok di tempat-tempat umum yang banyak lalu lalang dan bisa mengganggu orang lain. Jangan merokok di angkutan umum, ruangan sempit, di puskesmas, rumah sakit, di dekat bayi, dll. Hilangkanlah arogansi dan tidak usah sok menunjukkan kejantanan dan kekerenan di depan publik dengan merokok.

Merokok atau tidak merokok itu prinsip hidup. Memilih untuk merokok atau tidak merokok itu seperti memilih agama dan kepercayaan :D. Salam damai bagi perokok dan non-perokok!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.