Mendukung Pencabutan Subsidi BBM Before It Was Hot (2-habis)

Dalam tulisan sebelumnya (https://panjikeris.wordpress.com/2012/03/11/mendukung-pencabutan-subsidi-bbm-before-it-was-hot-1) diungkapkan argumen-argumen yang mendukung pencabutan subsidi BBM. Mungkin argumen-argumen tersebut menimbulkan keberatan (antitesis). Namun tentu saja penulis juga telah mempertimbangkan masak-masak adanya kemungkinan keberatan tersebut sebelum berani berpendapat mendukung pencabutan subsidi BBM. Tulisan ini akan berfokus pada pembahasan keberatan-keberatan tersebut.

Dalam argumen pertama disebutkan bahwa kebijakan subsidi BBM sudah tidak relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Mungkin muncul keberatan terkait masalah ini. Misalnya saja bahwa kebijakan tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi aktual. Hal ini terbukti dari penurunan porsi subsidi dari 18,8% pada tahun 2005 menjadi 8,7 % pada tahun 2012. Penurunan ini dianggap sudah sesuai dengan kondisi perekonomian aktual Indonesia  (sesuai dengan pertumbuhan PDB).

Jawaban dari keberatan itu menurut penulis adalah bahwa analisa tersebut kurang memperhatikan data dari aspek-aspek lain. Memang dalam APBN, porsi subsidi BBM mengalami penurunan yang cukup signifikan meskipun dari segi nominal terus naik. Namun, yang perlu diperhatikan adalah apakah pantas pemerintah terus menerus memberi subsidi BBM sementara negara ini adalah dalam posisi sebagai importir minyak?

Jadi bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan PDB dan penurunan porsi subsidi BBM dalam APBN tidak bisa dijadikan patokan satu-satunya dalam menilai aktualitas kebijakan subsidi BBM. Namun perlu juga diperhatikan konsumsi BBM dalam negeri yang terus naik yang tidak berimbang dengan produksinya. Ditambah lagi, ketekoran akibat lebih tingginga konsumsi BBM dibanding produksinya tersebut juga tidak sebanding dengan pertumbuhan PDB maupun penurunan porsi subsidi dalam APBN. Artinya, belanja untuk subsidi BBM tetaplah tidak sebanding dengan penerimaan dari penjualan minyak mentah. Jadi antara cost dan benefit tidaklah match. Mungkin memang jika dilihat dari sisi politis, terdapat benefit seperti yang diajukan dalam argumen kedua.

Muncul pula keberatan bahwa yang menyebabkan Indonesia menjadi pengimpor minyak adalah infrastruktur yang buruk. Jalanan kualitas rendah yang selalu rusak setelah diperbaiki. Pengelolaan jalan yang buruk yang menyebabkan kemacetan. Transportasi umum yang tidak nyaman. Semua menyebabkan pemborosan BBM dan penggunaan kendaraan pribadi yang terus meningkat.  Sementara fasilitas bahan bakar alternatif tidak tersedia. Ketidak becusan pengelolaan infrastruktur ini bisa menyebabkan pemborosan BBM antara 30-50%.

Tanggapan dari argumen ini adalah bahwa faktor utama keburukan infrastruktur ini justru muncul akibat adanya subsidi BBM. Karena subsidi BBM menggerogoti anggaran, maka dana yang diperlukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi terbatas. Diharapkan dengan adanya pencabutan subsidi ini, anggaran bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur sehingga manfaat nantinya bukan hanya  dilihat dari sisi penghematan BBM saja, namun  juga  di bidang-bidang lain yang lebih bersifat jangka panjang.

Argumen kedua yang menyatakan adanya pertimbangan politis dalam penentuan kebijakan subsidi BBM menimbulkan keberatan. Keberatan yang diajukan adalah bahwa penentuan secara politis sah-sah saja karena adanya kegagalan pasar dan BBM merupakan barang publik sehingga penentuan secara politis lah yang harus menggantikan peran pasar seperti yang dijelaskan dalam aliran neoklasik dan keynesian.

Dalam menjawab keberatan ini, penulis menyatakan adanya perbedaan prinsip fundamental yang digunakan antara argumen dan keberatan yang dilontarkan. Argumen penulis tidaklah menyatakan bahwa penulis menolak peran kebijakan publik dalam mengganti peran pasar di wilayah-wilayah tertentu. Maksud penulis adalah kebijakan subsidi BBM bukan lagi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi secara profesional demi kemaslahatan rakyat. Namun kebijakan tersebut terlalu banyak mempertimbangkan kepentingan politik rezim yang berkuasa karena jika rezim berkuasa melakukan pencabutan subsidi, maka ia tidak lagi dipercaya oleh rakyat sehingga rakyat tidak lagi memilihnya di pemilu mendatang. Di lain sisi, jika rezim menambah subsidi BBM, maka akan mengundang simpati rakyat untuk memilihnya.

Hal ini lah yang kemudian menciptakan siklus bisnis politik di mana rezim berkuasa mendasarkan kebijakannya pada kepentingan golongannya dengan paradigma jangka pendek sesuai siklus pemilu tanpa melihat jangka panjang. Misal kebijakan SBY menjelang pemilu menaikkan subsidi BBM sebanyak 3 kali yang kemudian menjadi senjata ampuh dalam kampanye. Kebijakan ini kemudian bukan lagi demi maslahat rakyat banyak, namun sekadar asal rakyat senang. Bisa disimpulkan keberatan yang muncul dari argumen kedua ini hanyalah masalah perbedaan pandangan mengenai kata politik yang oleh penulis dipahami sebagai proses memperoleh kekuasaan. Sementara oleh pelontar keberatan dipahami sebagai penentuan kebijakan publik. Hal ini membuat penulis hanya menjelaskan lebih lanjut argumen kedua ini agar terlihat jelas maksud dari pertimbangan politis dalam pengambilan kebijakan subsidi BBM, bukan membantah keberatan.

Dalam argumen ketiga dijelaskan adanya dampak dari pengambilan kebijakan yang hanya didasari motif kekuasaan, yaitu anggaran menjadi tidak sehat. Muncul pula keberatan bahwa untuk menyehatkan anggaran, tidak perlu dengan mencabut subsidi, tapi dengan jalan mengurangi belanja gaji PNS. Hal ini karena sangat tidak adil bahwa gaji PNS yang hanya dinikmati PNS tetap (bahkan naik), sementara subsidi yang diperuntukan bagi semua rakyat dicabut.

Menanggapi keberatan ini, penulis menyampaikan bahwa menurunkan belanja gaji PNS memang juga wajib dilakukan. Jika kita melihat data memang anggaran Indonesia juga tekor karena belanja gaji PNS tersebut selain karena subsidi BBM. Kemudian secara praktis juga sudah ada langkah-langkah pemerintah untuk membatasi penambahan jumlah PNS, pensiun dini bagi PNS yang tidak produktif, dan sebagainya yang tentunya membutuhkan jangka waktu yang lama untuk bisa dirasakan perubahannya secara signifikan. Namun penulis juga berpendapat bahwa pengurangan belanja gaji PNS tidak kemudian membatalkan pencabutan subsidi BBM. Kedua kebijakan tersebut harus sama-sama ditempuh. Dengan demikian fungsi pemerintah untuk meratakan distribusi pendapatan akan lebih optimal.

Kemudian menanggapi keberatan tambahan bahwa belanja gaji PNS hanya dinikmati segelintir golongan sementara subsidi dinikmati seluruh rakyat, penulis menyodorkan data dari Bappenas yang menjadi dasar dari argumen keempat penulis. Data menyebutkan bahwa 70% subsidi dinikmati golongan menengah ke atas. Bahkan hal ini juga sudah terjadi sejak awal adanya kebijakan subsidi BBM pada jaman orde baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya baik belanja gaji PNS maupun subsidi BBM sama-sama hanya dinikmati segelintir pihak yang notabene bukan rakyat kecil.

subsidi salah sasaran

Namun ada keberatan lagi terkait masalah ini. Yaitu adanya golongan berpendapatan rendah alias rakyat kecil yang juga sangat menggantungkan hidupnya pada BBM sehingga pencabutan subsidi BBM ditakutkan akan berpengaruh negatif sangat besar terhadap golongan ini. Golongan tersebut adalah golongan nelayan dan petani. Tentu saja penulis tidak menampik bahwa ada sebagian golongan rakyat kecil yang sangant membutuhkan BBM. Di sinilah perlu adanya kebijakan yang cerdas yang lebih tepat sasaran sebagai pengganti subsidi. Misalnya dengan memberi kompensasi langsung kepada para petani dan nelayan, memberikan subsidi yang lebih tepat sasaran misalnya subsidi pupuk, dan lain sebagainya. Oleh karena itu bagi penulis pembahasan mengenai apakah subsidi BBM perlu dicabut atau tidak sebenarnya sudah final. Hal yang perlu dipikirkan adalah kebijakan penggganti apa yang pantas untuk diterapkan? Hasil dari penghematan anggaran atas pencabutan subsidi tersebut akan dialihkan ke mana?

Mengenai argumen keempat yang menyatakan bahwa kebijakan BBM lebih pro kalangan menengah ke atas, juga terdapat pengajuan keberatan. Keberatan tersebut yaitu bahwa porsi anggaran orang kaya untuk biaya transportasi hanya 10% dari pendapatannya, maka kenaikan BBM sebesar 30% hanya memakan 3% dari pendapatannya. Sebaliknya pada masyarakat bawah terutama di perkotaan porsi transportasi bisa mencapai 30% dari pendapatanya. Artinya jika BBM naik 30% maka akan memakan 9% lagi dari pendapatannya. Belum lagi kenaikan harga-harga yang lain akibat multiplier effect.

Menanggapi keberatan ini, penulis menyatakan bahwa mungkin hal tersebut memang benar. Artinya porsi pengeluaran kalangan miskin untuk membeli BBM lebih besar dibanding kalangan kaya (meskipun penulis juga memiliki data lain yang menyatakan sebaliknya) sehingga yang mengalami efek lebih besar adalah kalangan miskin. Namun di sinilah kita harus berpikir jangka panjang untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoreksi efek negatif yang ditimbulkan dari pencabutan subsidi tersebut. Misal, hasil dari penghematan anggaran akibat pencabutan subsidi dialihkan ke pangan, pendidikan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan yang selama ini terbengkalai karena anggarannya tersedot subsidi BBM. Contoh nyata langkah praktisnya misal memberi bantuan pangan ke rakyat. Hal ini tentu saja akan lebih menguntungkan rakyat kecil dibanding dengan mempertahankan subsidi BBM. Ya, bagaimanapun juga, rakyat miskin lebih butuh makan dibanding transportasi.

Mengenai argumen terakhir bahwa subsidi BBM lebih baik dialihkan ke bidang-bidang yang produktif secara jangka panjang, terdapat keberatan yang penulis akui tidak mudah untuk ditanggapi. Hal ini karena keberatan tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan psikologis-politis dibanding pertimbangan rasional-ekonomi. Keberatan tersebut adalah bahwa rakyat pesimis bahwa pengalihan dari subsidi ke bidang lain akan memberikan efek yang positif. Keberatan ini muncul karena melihat tren pengelolaan anggaran yang kacau dan penuh korupsi. Misal jembatan runtuh padahal baru dipakai 10 tahun. Terminal dibangun tapi tidak digunakan.  Sekolah dibangun tapi tidak ada muridnya. Pemanfaatan fasilitas tertunda karena fasilitas penunjang lainnya belum siap. Sehari-hari kita mendengar penemuan tindakan korupsi di mana-mana. Semua itu menyebabkan pemanfaatan dana dari APBN tidak mengena sasaran alias tidak efektif dan banyak pemborosan alias tidak efisien.

Jika diamati, dalam penulisan argumen-argumen yang menyanggah keberatan di atas, terdapat pola di mana keberatan terhadap argumen yang satu disanggah dengan argumen berikutnya. Misal untuk keberatan terhadap argumen pertama ditanggapi dengan argumen kedua dan seterusnya. Hal ini bukan tanpa alasan karena memang argumen-argumen tersebut penulis rasa cukup kuat untuk membantah keberatan yang dilontarkan.

Namun dalam menanggapi keberatan terhadap argumen kelima ini, penulis tidak akan mendasarkannya pada argumen pertama. Karena pertama hal itu akan menyebabkan tulisan ini jatuh pada logical fallacy (sesat pikir) berupa penggunaan logika daur. Kedua, karena memang argumen pertama sama sekali tidak bisa membantah keberatan terhadap argumen kelima, bahkan isinya pun tidak relevan.

Hal ini juga membuat kita mengambil kesimpulan lain bahwa keberatan utama terhadap pencabutan subsidi adalah keberatan terhadap argumen kelima ini. Rakyat sudah tidak lagi percaya bahwa pemerintah akan mampu melaksanakan kebijakan pengganti subsidi BBM. Pemerintah dinilai tidak mampu mengelola hasil dari penghematan anggaran akibat pencabutan subsidi BBM. Pemerintah dinilai tidak akan mampu menggunakan dana itu sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat dalam jangka panjang. Sehingga para pelontar keberatan ini menyimpulkan lebih baik subsidi BBM terus dilakukan, toh jika anggarannya dialihkan ke bidang lain belum menjamin akan memberikan efek positif. Lebih baik terus lanjutkan subsidi BBM yang sudah jelas memberi keringanan pada rakyat banyak.

Memang menanggapi argumen ini, analisa ekonomi tidaklah mencukupi karena hal ini juga terkait dengan aspek-aspek lain seperti aspek pengelolaan keuangan negara, psikologi, dan politik. Dari sisi pengelolaan keuangan negara, memang bisa dilihat bahwa pengelolaannya memang masih relatif buruk apalagi dengan adanya budaya korupsi yang masih ada di lingkungan birokrasi. Dari sisi psikologi, bahwa adanya rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah ini juga mengindikasikan bahwa rakyat sudah lelah “dibohongi selama bertahun-tahun” dan setidaknya ingin merasakan satu-satunya zona nyaman (diberi subsidi BBM) yang disediakan pemerintah. Dari sisi politik pun, kemudian menjadi rumit karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah bisa semakin menjadi jika subsidi BBM dicabut. Ditakutkan pula hal tersebut bisa memicu kerusuhan. Sehingga dalam hal ini, pertimbangan politis dalam artian kebijakan publik (bukan kekuasaan) pun bisa dipertimbangkan selain pertimbangan analisis ekonomi seperti yang diungkapkan oleh keberatan terhadap argumen kedua.

Oleh karena itulah, pertimbangan terhadap masalah ini menjadi fokus utama kebijakan pencabutan subsidi BBM. Pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan rakyat agar rakyat merasa optimis bahwa kebijakan pencabutan subsidi BBM bisa memberikan efek positif ke rakyat secara keseluruhan.

Tentu saja hal tersebut seharusnya dilakukan dari sejak dulu secara bertahap. Kemudian pencabutan subsidi BBM bisa dilakukan secara bertahap pula sesuai dengan naiknya tingkat optimisme rakyat terhadap pemerintah. Namun yang terjadi pada kenyataannya berbeda. Kebijakan subsidi BBM selama ini lebih didasarkan pada pertimbangan menarik simpati rakyat demi kekuasaan. Bahkan itu pun harus didahului dengan wacana dan isyu-isyu kenaikan harga minyak dunia sehingga kebijakan subsidi hanya sekadar merespon fluktuasi harga minyak dunia. Hal tersebut terjadi berulang-ulang di negeri ini sehingga masalah subsidi yang seharusnya bisa diselesaikan jauh-jauh hari terus menjadi benalu.

Meskipun demikian, saya optimis bahwa pencabutan subsidi BBM akan memberi dampak positif terhadap seluruh rakyat. Penggelontoran anggaran negara ke bidang-bidang lain yang lebih produktif dan lebih memihak rakyat kecil akan memberi banyak perubahan positif ke perekonomian negara ini. Memang dalam praktiknya terdapat kelemahan dalam pengelolaan anggaran tersebut sehingga membuat pesimis rakyat. Namun penulis nilai kelemahan tersebut tidaklah sampai meniadakan efek positif dari pencabutan subsidi. Bahkan efek positif dari pencabutan subsidi  akan lebih besar dibanding efek positif adanya subsidi terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mari kita sebagai rakyat terus berdoa bersama dan juga terus ikut berkontribusi dalam pembangunan negara dan perbaikan pengelolaan negara alih-alih hanya sekadar mengutuk, menyebarkan rasa pesimis, dan membuat kacau suasana. Seperti kata Adlai Stevenson, “Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan”.

 

 

Referensi:

Caporaso, James A. dan David P. Levine, Teori-Teori Ekonomi Politik, bab 5, hal. 293-299.

Kalecki, Michal, Selected Essays on the Dynamic of Capitalist Economy, 1971, Cambridge.

Keynes, J.M., General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, New York.

Shadr, Muhammad Baqir, Iqtishaduna, Jakarta: Zahra, Bab 3.

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/03/03/5-alasan-harga-bbm-seharusnya-tidak-naik/

http://www.tribunnews.com/2012/03/09/anggaran-subsidi-kecil-dibanding-belanja-pegawai

http://www.antaranews.com/berita/300050/daripada-cabut-subsidi-mendingan-pangkas-belanja-birokrasi

http://monitorindonesia.com/ekonomi/60-ekonomi/2507-subsidi-bbm-sedot-20-persen-apbn.html

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1990/02/03/EB/mbm.19900203.EB16347.id.html

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/12/m0s13l-hmi-ingatkan-pemerintah-ekses-kenaikan-bbm

About panjikeris

my lifestyle determines more than just my deathstyle

Posted on 13 Maret 2012, in Ekonomi and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Silakan dikomentari

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: